[disclaimer: Semua yang saya tulis ini adalah pendapat pribadi saya, tidak merupakan pendapat dari jamaah maupun kelompok manapun]

Ketika diadakan pemilu, entah itu untuk memilih anggota parlemen maupun memilih pemimpin wilayah, perlukah kita untuk memberikan suara?

Perlu difahami terlebih dahulu bahwa Demokrasi dengan segala turunannya (seperti parlemen dan partai politik) bukan berasal dari Islam dan di dalamnya terdapat kebatilan bahkan kekufuran yang tidak sedikit. Pembahasan mengenai demokrasi dapat dicari disini atau disini.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka boleh saya katakan bahwa kita – sebagai muslim – tidak seharusnya turut campur dalam segala pernak-pernik demokrasi, baik itu parlemen, partai maupun pemilu. Seharusnya kita berada di luar sistem politik kuffar tersebut dengan tetap berdakwah kepada seluruh masyarakat, menjelaskan tauhid yang benar, menjelaskan cara-cara ibadah dan muamalah yang benar. Selanjutnya ketika seluruh masyarakat telah tertarbiyah dengan baik, maka Insya Alloh daulah Islamiyah akan terwujud di negeri ini.

Namun kemudian ada yang mengajukan argumen bahwa keikutsertaan dalam pemilu dibutuhkan untuk menghadang makar orang-orang kafir dan zalim yang ingin berkuasa di negeri ini.

Tapi tidak saya pungkiri juga bahwa mudharat-berkuasanya-orang-kafir atau zalim tersebut mungkin saja terjadi. Dan memang jika terjadi seperti itu maka pertimbangan mudharat vs mudharat menjadi relevan untuk dilakukan. Jika mudharat-berkuasanya-orang-kafir atau zalim itu benar-benar nyata (nampak jelas jemelas di depan mata-bahkan untuk orang awam sekalipun) dan ketika ditimbang lebih besar mudharatnya dibandingkan bermaksiat-dengan-cara-mencoblos-dalam-pemilu, maka – wallahu a’lam – maka dimungkinkan bagi seorang muslim untuk mencoblos dalam pemilu.

Semua itu dimungkinkan dengan syarat yang ketat (menurut saya – wallahu a’lam):

1. Mudharat-berkuasanya-orang-kafir atau zalim benar-benar terlihat jelas. Sebagai contoh seandainya hanya ada 2 calon presiden, yang satu kafir (kafir beneran) dan yang satu muslim. Atau ada 2 calon presiden yang sama-sama berktp Islam, namun yang satu tidak pernah sholat, mengagungkan kesyirikan, maksiat dan berkehendak memadamkan cahaya dakwah Islamiyah sementara calon yang lain masih sholat dan bersikap netral terhadap dakwah Islamiyah. Atau dengan kata lain perbedaan antara hitam dan putihnya begitu jelas terlihat.

2. Tetap dengan meyakini bahwa mencoblos dalam pemilu merupakan maksiat karena mengambil sesuatu yang tidak menjadi hak kita (yang berhak memilih pemimpin adalah para ulama) dan tentunya dengan memohon ampun kepada Alloh jikalau “ijtihad” kita salah.

3. Tetap menjaga jarak (menjauhi) elemen demokrasi lainnya. Atau dengan kata lain hanya “mengambil” salah satu elemen demokrasi (memilih dalam pemilu) secukupnya saja dan tidak menceburkan diri seterusnya dalam elemen demokrasi lainnya (seperti partai, parlemen dll). Jangan sampai kita – dengan dalih menghindari mudharat yang lebih besar – namun ternyata kita tenggelam dalam demokrasi: pagi hari berdzikir pagi sambil mendoakan partai dan teman separtai, berangkat ke kantor diskusi di internet tentang pemenangan pilkada, siang hari mendemo KPUD, sore hari berdzikir sore sambil mendoakan kandidatnya, malam hari rapat partai sampai larut malam.

Begitulah sekelumit syarat “berat” yang harus dipenuhi kalau kita memang “hendak” mencoblos dalam pemilu, pilkada or whatever.

Lha, lalu bagaimana dengan pilkada DKI? Haruskah kaum muslimin mencoblos?

Jawabnya: Apakah ada mudharat-berkuasanya-orang-kafir atau zalim antara kedua cagub? Tentu jawabnya (wallahu a’lam) “tidak ada”. Calon pertama didukung partai Islam terbesar di DKI, sementara calon kedua ketua salah satu ormas Islam di DKI (saya tidak sedang membahas sah tidaknya membentuk partai atau ormas Islam, lho). Jadi tidak ada simbol kekafiran dan kezaliman pada salah satu cagub yang wajib kita hindari.

Oh, ya… zalim yang saya maksud di atas adalah kezaliman pada aqidah dan syariat. Jadi kalau salah menata kota sehingga menimbulkan banjir dan macet, hal itu bukan termasuk kezaliman yang nyata. Dan toh, saya yakin tidak ada pemimpin yang sengaja membuat salah tata kota di kota yang ia pimpin.

Ini bukan membela Foke, lho. Saya sih netral saja. Adang bagus, Foke bagus. Tidak ada yang perlu dihindari seperti menghindari teroris (kezaliman) dan tidak ada yang perlu didukung seperti dukungan terhadap simbol-simbol jihad Islamiyah.

Wallahu a’lam

[Tulisan ini merupakan lintasan inspirasi ketika membaca penjelasan ust Abu Faris, tapi bukan merupakan pendapat beliau karena saya memang belum mengetahui pendapat beliau]